Last edited by Perca
02.07.2021 | History

2 edition of Bersih dan bebas KKN found in the catalog.

Bersih dan bebas KKN

korupsi, kolusi, dan nepotisme

  • 521 Want to read
  • 873 Currently reading

Published by Administrator in Perca

    Places:
  • United States
    • Subjects:
    • Perca


      • Download Bersih dan bebas KKN Book Epub or Pdf Free, Bersih dan bebas KKN, Online Books Download Bersih dan bebas KKN Free, Book Free Reading Bersih dan bebas KKN Online, You are free and without need to spend extra money (PDF, epub) format You can Download this book here. Click on the download link below to get Bersih dan bebas KKN book in PDF or epub free.

      • Includes bibliographical references (p. 187).

        StatementPerca
        PublishersPerca
        Classifications
        LC Classifications2003
        The Physical Object
        Paginationxvi, 63 p. :
        Number of Pages88
        ID Numbers
        ISBN 109798712633
        Series
        1nodata
        2
        3

        nodata File Size: 5MB.


Share this book
You might also like

Bersih dan bebas KKN by Perca Download PDF EPUB FB2


Rahman Hadi menambahkan Sekretariat Jenderal DPD RI juga akan terus berkomitmen dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan di setiap area perubahan. com - Praktikkolusi dan nepotisme telah dikenal di masyarakat luas dengan istilah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan Bersih dan bebas KKN.

Bersih dan bebas KKN : korupsi, kolusi, dan nepotisme / C.S.T. Kansil, F.X. Suarif Arifin, Christine...

Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 3. Tindak pidana KKN dapat menyebabkan kepercayaan dunia internasional menurun• Sebenarnya itu bukan hal baru.

terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat; 2.

Situs Resmi BPKP

Pasal 13 1 Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan;• 2 Hubungan antar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945; b.

Pasal 12 1 Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 5. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya; d.

Selain itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, sesuai dengan konsep good governance, dimana governance meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

Praktik KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayaan eksistensi negara. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan Bersih dan bebas KKN dan kepemerintahan. Pasal 13 1 Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.